Mengapa Negara ASEAN Butuh ASEAN Charter

ASEAN merupakan suatu bentuk integrasi yang selama ini didasarkan pada persamaan identitas yang terbangun dari negara-negara yang ada di dalamnya, kesamaan identitas tersebut dapat berupa kesamaan latar belakang historis, letak geopolitik, persamaan etnis, dan persamaan persepsi dalam menghadapi tantangan global. Dewasa ini, harus diakui fenomena regionalisme seperti ASEAN, Uni Eropa, dll, memang sedang menjadi topik hangat untuk di perbincangkan. Lalu, kalau fenomena regionalisme sudah menjadi hal yang seakan-akan banyak diperbincangkan, mengapa kita harus fokus pada ASEAN? pertanyaan tersebut dapat kita jawab dengan mudah, tentunya hal tersebut dikarenakan ASEAN mempunyai suatu keunikan politik tersendiri, hal tersebut semakin nampak apabila kita melihat dari sudut pandang historis, letak geografis yang menyokong geopolitik ASEAN, serta perubahan-perubahan yang cepat terjadi di dalam ASEAN.

Fenomena yang dewasa ini harus menjadi perhatian kita mengenai ASEAN adalah kemauan dari negara-negara ASEAN untuk membuat suatu piagam yang dinamakan ASEAN Charter. Pertanyaan yang seharusnya muncul disini adalah mengapa negara-negara ASEAN berkeinginan untuk membuat suatu piagam ASEAN? lalu apa fungsi dari piagam tersebut terhadap ASEAN itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab mengingat hal tersebut sedang menjadi perhatian banyak pengamat tentang hubungan internasional.

Secara historis, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967, berdirinya ASEAN sebenarnya dikarenakan negara-negara di Asia Tenggara pada saat itu merasa perlu untuk mempersatukan diri di dalam menjawab permasalahan internasional yang di penuhi oleh pergolakan politik di bawah pengaruh 2 blok besar yaitu AS dan Uni Soviet dalam konteks Perang Dingin. Namun seiring berjalannya waktu, semenjak runtuhnya tembok berlin pada 1990 persoalan internasional pun mengalami pergeseran kearah yang lebih modern, ancaman yang datang bukan hanya dalam bidang militer, akan tetapi telah merambah pada banyak aspek seperti ekonomi, budaya, politik, pengetahuan, dll.

Piagam ASEAN sebenarnya merupakan suatu pernyataan komitmen dari negara-negara asia tenggara yang terintegrasi di dalam ASEAN untuk bertindak dalam suatu wadah supranatural yaitu ASEAN. Deklarasi bangkok yang menjadi titik balik dari proses integrasi ASEAN dirasa masih belum cukup untuk memformalkan tindakan ASEAN dalam dunia internasional. Sebenarnya ASEAN charter ini sendiri bisa dikatakan sebagai transformasi ASEAN menuju langkah formalisasi ASEAN dari ASEAN yang pada awalnya bisa dikatakan hanya sebagai sebuah asosiasi karena tidak memiliki payung hukum yang mengatur negara anggotanya menjadi sebuah bentuk organisasi dengan memberikan payung hukum yang mengatur anggota-anggotanya.

ASEAN charter sendiri tetap didasarkan pada konstruksi bersama para agents(dalam terms HI) terhadap identitas ASEAN itu sendiri. ASEAN charter lebih dititik beratkan pada bagaimana ASEAN mengkonstruksi diri untuk memandang dinamika global saat ini sebagai suatu determinan untuk menyatukan langkah dan tanggung jawab bagi kemajuan dan perkembangan kawasan asia tenggara dengan membentuk suatu kekuatan supranational.

Struktur Domestik dan Kebijakan Luar Negeri

Struktur Domestik dan Kebijakan Luar Negeri

Oleh   : Henry kissinger

Review Oleh : Anugrah Adi W

Peran dari Struktur Domestik

Dalam keadaan yang stabil,pendekatan tradisional dari struktur domestik dapat diterapkan. Dimana pendekatan ini lebih mengedepankan bahwa struktur domestik telah dianggap sebagai sesuatu yang bersifat given, sedangkan kebijakan luar negeri di ambil setelah kebijakan domestik. Kesepekatan tujuan dan metode dalam kebijakan luar negeri dapat terjadi hanya ketika terdapat gagasan yang sama mengenai keadilan, sehingga apabila kebijakan luar negeri tersebut diambil dalam kadaan struktur domestik yang benar-benar stabil, maka akan sedikit terjadi godaan. Sebaliknya, apabila terdapat gagasan yang berbeda mengenai keadilan, maka keadaan akan rumit, bahkan hanya menjelaskan akar dari ketidaksepakatan. Hal ini dikarenakan ada pandangan yang berbeda, di satu sisi akan tampak secara jelas dan di sisi lain akan nampak bermasalah. Dalam proses menjelaskan suatu permasalahan dan mengatasi permasalahan akan tergantung pada bagaimana kita menginterpretasikan keadilan, tekanan yang ada saat proses pembuatan kebijakan dilakukan, dan pengalaman pemimpin.

Struktur domestik sangatlah penting,mengingat apabila sampai terjadi perbedaan pandangan akan tecipta jurang pemisah yang akan berdampak pada sulitnya mencapai kesepakatan mengenai tujuan dan metode. Di saat satu atau beberapa negara meminta penerapan secara Universal dari struktur domestik mereka, perpecahan tidak akan bisa di hindari. Karena hal tersebut akan mengalihkan komponen substansi dari kebijakan luar negeri pada aspek simboliknya. Sehingga akan sulit memahami perselisihan karena ketidaksepakatan mengarah seperangkat nilai yang ada dalam rencana domestik daripada isu yang spesifik.

Interpretasi tindakan negara lain tidak akan terlepas dari pengaruh struktur domestik. Pada tingkatan tertentu, setiap masyarakat dengan tidak sadar telah berada dilingkungan yang tidak di ciptakannya, yang mana tekanan semakin besar dengan hanya memperbolehkan satu intrepretasi. Namun bagi beberapa negara tertentu, peran dari keputusan pun sangat besar pengaruhnya. Interpretasi terhadap lingkungan dan konsepsi alternatif yang dipunyai pemimpin akan menentukan pilihan. Dalam kebijakan luar negeri, memperkirakan sesuatu yang akan terjadi merupakan aspek yang sangat sulit. Karena disaat kesempatan dari tindakan terbuka lebar, pengetahuan yang dimiliki masih ambigu dan kurang. Sebaliknya, di saat pengetahuan sudah memadai, kemampuan mempengaruhi peristiwa yang jarang terjadi. Adanya beragam struktur domestik menyebabkan banyak perbedaan penilaian mengenai tren yang berkembang, sehingga di perlukan upaya menyelaraskan kriteria penyelesaian perbedaan itu.

Pada periode yang lampau, Hubungan Internasional hanya terjadi pada wilayah geografis. Akan tetapi semenjak berakhirnya Perang Dunia II setiap negara kuat mampu mempengaruhi negara lain dengan kekuasaan yang dimiliki. Konsekuensinya, gagasan negara kuat akan sangat mudah di sebarluaskan dan permusuhan ideologi membawa semakin luasnya signifikansi simbolis yang dapat menentukan isu yang dianggap penting dan tidak dalam geopolitik. Tindakan memadukan perspektif ke dalam skala luas dapat mengakibatkan terjadinya dislokasi. Namun, semenjak 1945 jumlah kontestan dalam HI bertambah banyak. Hal ini tentunya akan menambah kesulitan, yang disebabkan oleh kecenderungan yang mengarah pada instabilitas dan penciptan teknologi modern untuk perdamaian yang resikonya tidak kecil.

Pengaruh dari Struktur Administratif

Saat ini kuat lemahnya ideologi dan keyakinan negarawan dapat dilihat dari struktur pemerintahannya. Isu yang ada sudah mulai berkembang dan fakta sudah terlalu banyak untuk di sesuaikan dengan institusi. Efeknya adalah Institusionalisasi pembuatan kebijakan dan hampir setiap negara modern di bangun oleh teori ‘perencanaan’ supaya memahami dan menciptakan masa depan, dan bahkan memanipulasi lingkungan. Perencanaan tersebut meliputi prediksi dan obeyektifitas. Pada saat mekanisme birokrasi semakin rumit, setiap negara memiliki standar internal operasi dan bahkan struktur birokrasi yang berbeda, sehingga terjadi model autarki yang mana akan menyebabkan peningkatan kontrol terhadap lingkungan domestik yang harus di bayar dengan hilangnya fleksibilitas dalam Hubungan Internasional.

Birokrasi ada untuk mendapatkan standar prosedur operasi agar dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Birokrasi dikatakan efisien apabila menangani permasalahan yang sering terjadi dan prosedurnya mampu menyelesaikan masalah itu. Masalah terjadi apabila birokrasi dimaknai sebagai rutinitas yang tidak menyentuh cakupan isu-isu atau untuk menawarkan suatu cara yang tidak sesuai dengan permasalahan. Saat itu,pemimpin akan menyesuaikan harapannya dengan realita yang ada. Dan di saat itu pula dia akan terjebak dalam birokrai dan lupa akan tujuannya. Dalam masyarakat yang cenderung pragmatis, perhatian pemerintah lebih pada menganalisa apa yang saat ini terjadi daripada apa yang akan terjadi. Sedangkan dalam masyarakat dengan basis ideologi, terjadi institusionalisasi doktrin dan penafsiran yang mengarah pada inovasi. Hal ini akan menghasilkan kreatifitas yang justru akan memperlemah doktrinasi. Birokrasi modern menghadapi dilema saat setiap tindakan kreatif berada dalam kesunyian, tidak setiap kesunyian berarti kreatif.

Rumitnya proses pembuatan keputusan negara birokrasi modern adalah terletak pada kekakuan kebijakan. Dimana sekali pembuat kebijakan menelurkan kebijakan, sangat sulit untuk merubahnya. Reputasi dan kemampuan pemimpin tergantung pada kemampuan untuk merealisasikan tujuan. Masyarakat yang birokratis amat menekankan pada pencapaian tersebut. Staf eksekutif basanya akan bertingkah, mereka akan mengubah bantuan membuat kebijakan menjadi organisasi otonomi yang justru membuat rumit isu yang harus di selesaikan. Akan tetapi seorang pemimpin harus selalu sadar akan moral para staf. Akhirnya dalam konteks ini, mendamaikan staf merupakan tugas utama dari kepala negara. Hasil dari demokrasi administratif adalah keputusan yang mencerminkan konsensus daripada perkiraan substansif.

Saat mesin pemerintah berkembang, dalam prosesnya dapat menghasilkan ketidakpastian yang semakin besar apabila terjadi kesenjangan antara kemampuan teknis staf dan pemimpin politik berada dalam tekanan. Sehingga dapat meningkatkan ketidakamanan dam kekhawatiran kepala negara, yang imbasnya pada kekakuan dan kesewenang-wenangan kebijakan.

Lahirnya kebijakan tidak hanya tergantung pada kebenaran akademis akan  tetapi juga tergantung kondisi di bawah tekanan. Terjadi perbenturan pragmatisme antara badan eksekutif dan staf perencanaan. Badan eksekutif kemudian mengambil tanggung jawab apabila permasalahan tersebut menyangkut isu administratif. Dengan demikian tanpa sadar telah terjadi kompetisi untuk membuat keputusan di dalam birokrasi. Peran khusus dari eksekutif adalah memilih beberapa proposal yang dihasilkan secara administratif, kemudian pemimpin (pembuat kebijakan)seolah menjadi seorang yang sewenang-wenang.

Kepala negara juga berperan sebagai pengontrol, hal ini di karenakan kepala negara dihadapkan dengan mesin pemerintah yang berpadu bersama sekaligus terpisah. Kepala negara sadar bahwa dia di hadapkan pada proposal yang mengatasnamakan rakyat yang dapat dimanfaatkan oleh agen atau departemen untuk membuat program yang hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan sewenang-wenang. Operasi yang demikan akan sangat berbahaya utamanya dalam masa revolusi. Isu yang paling signifikan bisa tidak sesuai dengan pembentukan yang dilakukan oleh pemerintah apalagi bila tidak di ikuti oleh konsensus birokratik.

Apabila setiap mesin pemerintah menyerap permasalahan internal, maka kelenturan diplomasi akan hilang. Pemimpin sadaar akan kondisi yang demikian,mereka tidak dapat menghindari preskripsinya tanpa membuat persoalan moral yang lebih serius. Di dalam aliansipun ini merupakan kebenaran. Eratnya karakteristik antara entitas berdaulat dalam proses internal pembuatan kebijakan akan menyulitkan konsultasi dengan negara lain. Kesenjangan akan muncul apabila 2 birokrasi besar membuat tujuan-tujuan dengan menggunakan cara mengisolasi satu dan yang lainnya, hal ini akan menjadi lebih parah apabila diikuti oleh perbedaan ideologi. Karena ideologi sangat mempengaruhi dalam kriteria pembuatan kebijakan birokratik. Semakin berkembang suatu struktur pemerintah, semakin kurang relevan pandangan seseorang. Karena tujuan birokrasi lainnya adalah membebaskan pembuatan kebijakan dari seorang tokoh. Modifikasi keyakinan personal akan mengubah komitmen birokrasi maka kemudian birokrasi akan menentukan langkahnya sendiri tanpa di pengaruhi oleh negarawan atau tekanan luar negeri. Oleh sebab itu, diplomasi cenderung kaku dan hanya merupakan proses tawar-menawar seperti “memecah perbedaan”. Hal ini bertentangan dengan tujuan diplomasi dan melemahkan tujuan teknik dan melahirkan keangkuhan.

Perbedaan ideologi semakin meningkat karena berada pada tahap pertama evolusi administrsi.Sangat kontradiktif hubungan antara negara maju dan negara berkembang. Saat negara maju mengalami over administrasi, negara berkembang justru lebih kesulitan dengan birokrasi efektif. Saat negara maju menggambarkan fakta, negara berkembang kekurangan pengetahuan dasardalam membentuk penilaian. Saat negara maju mengalami kekakuan birokrasi, negara baru cenderung mengmbil keputusan dibawah tekanan. Ini menandakan bahwa institusionalisasi berlebih di satu sisi dan kekurangan struktur di sisi lainnya.

Sifat Dasar dari Kepemimpinan

Keputusan yang diambil oleh individu dari berbagai pilihan , pemahamannya tergantung pada beberapa faktor seperti pengalaman selama proses menuju pimpinan. Keruntuhan kebijakan luar negeri aristokrasi telah membuat pengalaman akrir pemimpin menjadi sesatu yang sangat penting. Ketika seorang pemimpin menilai dirinya bahwa tidak tergantung pada posisinya dalam struktur pemerintahan, kita dapat menilai hal tersebut sebagai konsepsi yang dimilikinya dari pada menilainya sebagai hasrat untuk menghindar dari kejatuhan. Apabila negarawan menjadi bagian dari masyarakat yang melebihi batas negara, maka cenderung terjadi konsensus.meskipun hal tersebut tak mencegah konflik, namun mendefinisikan hakikat dan mendorong terjadinya dialog.

Kelompok kepemimpinan minimal dibentuk oleh 3 faktor yaitu : pengalamannya selama naik ke puncak, struktur dimana mereka memerintah, dan nilai-nilai masyarakat mereka. Sementara itu, terdapat tiga tipe kepemimpinan yaitu : Tipe birokratik pragmatisme, tipe ideologis, dan tipe revolusioner karismatik.

Kepemimpinan tipe birokratik pragmatis

Contoh utamanya adalah elit Amerika. Karena terbentuk oleh masyarakat yang tidak mempunyai permasalahan, dan sebagai produk dari lingkungan yang selalu memiliki pemecahan masalah, pendekatan kebijakannya yang ad-hoc, pragmatis dan mekanistis.

Pragmatisme yakin bahwa konteks suatu peristiwa akan selalu ada pemecahannya, sehingga cenderung menanti pembangunan. Walaupun setiap permasalahan ada dalam teori, namunsulit mencapai kesepakatan mengenai faktor-faktor apa sajakah dan cara bagaimanakah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Suatu hal dapat siselesaikan karena seseorang tahu tentang cara menanganinya, bukan karena seseorang seharusnya tahu bagaimana cara mengatasinya. Dengan demikian pragmatisme lebih menekankan pada aspek metode daripada penilaian.Dalam kepemimpinan di Amerika, pragmatisme memiliki beberapa konsekuensi yaitu meningkatkan kecenderungan untuk menyamakan kebijakan luar negeri dengan isu-isu saat ini; menghasilkan penyelesaian yang tepat saat isu muncul; namun juga turut menghasilkan dilema pemerintah. Keberhasilan personal maupun birokrasi dimaknai saat mengarahkan kewajiban-kewajiban khusus ke arah kesimpulan.  Kegagalan konferensi dianggap sebagai ketimampuan negosiator daripada sulitnya pencapaian tujuan.

Di Amerika kemampuan khusus eksekutif terletak pada koordinasi antar fungsi, dalam hal ini eksekutif meningkat kemampuan pribadi, keteguhan dan pengalaman untuk mencapai tujuan. Setiap masalah akan segera diselesaikan. Keputusan yang diambil oleh pemerintah muncul dari kompromi atas tekanan-tekanan konflik. Ad hoc cenderung ada pada pembuatan kebijakan, sedangkan kepercayaan akan cara kerja lawan akan dipandang sebagai hitam putih. Latar belakang pembuatan kebijakan cenderung menghasilkan bias dalam solusi konstitusi. Kelompok kepemimpinan di Amerika menunjukkan kompetensi yang tinggi dalam menangani isu-isu teknis, akan tetapi kurang mampu menguasai proses sejarah.

Tipe Kepemimpinan Ideologis

Pengaruh ideologi dapat bertahan lebih lama walaupun kekuasaan yang dimiliki telah habis. Ideologi komunis menyediakan suatu cara untuk memelihara kohesi antar berbagai macam partai-partai komunis di dunia. Ideologi ini dapat menyebabkan perpecahan didalam birokrasi dalam negara-negara komunis individu maupun diantara negara-negara komunis lainnya. Ideologi ini turut pula menciptakan dinamika internasional. Pemimpin komunis selalu yakin bahwa marxis leninisme merupakan kunci atas superioritas mereka di dunia.

Inti ajaran marxis Leninisme adalah bahwa pandangan faktor-faktor obyektif seperti struktur sosial, proses ekonomi dan perjuangan kelas merupakan sesuatu yang dianggap lebih penting daripada keyakinan pribadi. Hal ini menjelaskan perilaku soviet dalam keamanan. Menurut mereka keyakinan pribadi bersifat subyektif , sedangkan keamanan soviet tidak bertumpu pada niat bai negarawan dan perbedaan sistem sosial. Hal ini menyebabkan keamanan absolut. Yaitu usaha untuk memperkuat diri sendiri dan independent dalam pembuatan keputusan tanpa dipengaruhi negara lain. Ini dapat diartikan ancaman bagi negara lainnya.

Keyakinan akan faktor-faktor domestik membuat negosiasi antara negara barat dan negara komunis menjadi sulit. Karena salah satu pihak mempertimbangkan bahwa kunci negosiasi bukan sebagai suprastruktur bagi fasilitas-fasilitas yang tidak menjadi bagian dari negosiasi itu sendiri. Dalam sistem yang tidak legitimate , energi diserap ke dalam manuver internasional. Pemimpin menduduki jabatannya dengan mengeliminasi setiap kemungkinan lawan. Siapa yang memimpin komunis harus single minded, tidak emosional, mempunyai dedikasi, dan didorong oleh hasrat kekuasaan.

Kombinasi antara kualitas pribadi dan struktur ideologis mempengaruhi hubungan antar negara komunis. Kecenderungan memperlakukan opini-opini yang berbeda sebagai manifestasi mistis membuat ketidakpastian yang dapat berubah menjadi perpecahan. Dalam hubungan internasional, pengaruh struktur domestik negara komunis sangat besar. Struktur birokratis negara komunis  meskipun pragmatis tapi mempunyai prioritas yang berbeda dari negara non komunis seperti Amerika. Mereka lebih menekankan pada pertimbangan doktrinasi dan permasalahan konseptual.

Tipe Kepemimpian Revolusi Karismatis

 Dalam sistem internasional saat ini, banyak terdapat tipe pemimpin revolusi karismatik. Kemunculan mereka akibat dari ketidaktertarikan pada birokrasi pragmatis Barat  dan memandang ideologi tidaklah memuaskan.Tipe ini berasal dari tipe individual yang memimpin perjuangan kemerdekaan yang penuh dengan resiko dan penderitaan sehingga melahirkan komitmen yang luar biasa untuk sebuah visi sehingga dengan visi  tersebut mereka mampu mengatasi keadaan.Revolusionis tidaklah dipengaruhi oleh material. Tipe ini lebih mengedepankan masa depan yang lebh baik. Contohnya adalah Fidel Castro dan Bung Karno. Realitas bagi mereka adalah ketika memperjuangkan sesuatu untuk membawa perubahan. Bagi pemimpin karismatik, kemajuan ekonomi akan membatasi ambisinya. Hal ini berbeda dengan Barat yang menganggap ekonomi harus mendapatkan prioritas yang tinggi. Bagi mereka kemajuan ekonomi membutuhkan waktu yang panjang menyakitkan, dan penuh dengan peraturan teknis. Hal ini bertentangan dengan inti perjuangan mereka yang lebih bersifat heroik dalam perjuangannya mendapatkan kemerdekaan.

Kebijakan  luar negeri banyak digunakan pemimpin negara-negara baru untuk menghindar dari kesulitan internal dan sebagai alat meraih kohesi apapun bentuk sistem pemerintahnnya.Sering terjadi kerusuhan anti Barat yang hal tersebut disengaja untuk menciptakan perjuangan melawan penjajah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam sistem internasional Terdapat banyak hal yang dapat dikaji. Dinamika yang pasang surut merupakan sesuatu yang unik didalam hubungan internasional. Interaksi yang kompleks semakin mewarnai dinamika hubungan internasional tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kepentingan yang diusung oleh aktor dalam hubungan Internasional yang menjadi bagian dari nasional interest mereka. Oleh karena itu, maka proses pembuatan kebijakan luar negeri menjadi penting untuk dikaji.

 Khusus dalam mempelajari tingkah laku pembuatan kebijakan luar negeri, banyak hal harus dilihat. Apabila dalam memandang proses pembuatan kebijakan luar negeri tersebut terlepas dari hal-hal tersebut maka akan terjadi kelemahan dalam mempelajari proses pembuatan kebijakan luar negeri tersebut.

Ada banyak hal yang dapat dilihat dalam menganalisa proses pembuatan kebijakan tersebut. Yang utama harus kita perhatikan adalah bagaimana melihat latar belakang struktur domestik di dalam negara yang bersangkutan. Ini menjadi penting dikarenakan kebijakan luar negeri merupakan kelanjutan dari kebijakan dalam negeri yang kesemuanya termanifestasi dalam kepentingan negara.

Selain itu, kita juga tidak dapat terlepas dari peran pemimpin politik. Karena proses pembuatan kebijakan tidak akan terlepas dari interpretasi yang diterima oleh aktor dalam negara tersebut untuk kemudian diaplikasikan dalam kebijakan yang akan diambil.  Hal ini membawa kita untuk melihat siapa aktor pembuatan kebijakan tersebut dan apa tujuan dari kebijakan terebut yang dikeluarkan oleh pemimpin politik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan

Dalam keadaan stabil struktur domestik lebih diartikan sebagai sesuatu yang given. Kebijakan luar negeri merupakan kelanjutan dari kebijakan dalam negeri. Apabila gagasan keadilan sama, maka tujuab dan metode kebijakan luar negeri akan sedikit mengalami gangguan, begitu pula sebaliknya. Di saat satu atau beberapa negara meminta penerapan secara Universal dari struktur domestik mereka, perpecahan tidak akan bisa di hindari. Interpretasi tindakan negara lain tidak akan terlepas dari pengaruh struktur domestik. Interpretasi terhadap lingkungan dan konsepsi alternatif yang dipunyai pemimpin akan menentukan pilihan. Dalam kebijakan luar negeri, memperkirakan sesuatu yang akan terjadi merupakan aspek yang sangat sulit. Struktur administrasi dan sifat kepemimpinan merupakan dua hal dari struktur domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Peran struktur administratif lebih ditekankan pada birokrasi. Birokrasi ada untuk mendapatkan standar prosedur operasi agar dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Masalah terjadi apabila birokrasi dimaknai sebagai rutinitas yang tidak menyentuh cakupan isu-isu atau untuk menawarkan suatu cara yang tidak sesuai dengan permasalahan. Dalam masyarakat yang cenderung pragmatis, perhatian pemerintah lebih pada menganalisa apa yang saat ini terjadi daripada apa yang akan terjadi. Sedangkan dalam masyarakat dengan basis ideologi, terjadi institusionalisasi doktrin dan penafsiran yang mengarah pada inovasi. Rumitnya proses pembuatan keputusan negara birokrasi modern adalah terletak pada kekakuan kebijakan. Dimana sekali pembuat kebijakan menelurkan kebijakan, sangat sulit untuk merubahnya. mendamaikan staf merupakan tugas utama dari kepala negara. Akhirnya dalam konteks ini, mendamaikan staf merupakan tugas utama dari kepala negara. Hasil dari demokrasi administratif adalah keputusan yang mencerminkan konsensus daripada perkiraan substansif. Terjadi perbenturan pragmatisme antara badan eksekutif dan staf perencanaan. Oleh karenanya kepala negara juga berperan sebagai pengontrol.

Apabila setiap mesin pemerintah menyerap permasalahan internal, maka kelenturan diplomasi akan hilang. Eratnya karakteristik antara entitas berdaulat dalam proses internal pembuatan kebijakan akan menyulitkan konsultasi dengan negara lain. Kesenjangan akan muncul apabila 2 birokrasi besar membuat tujuan-tujuan dengan menggunakan cara mengisolasi satu dan yang lainnya, hal ini akan menjadi lebih parah apabila diikuti oleh perbedaan ideologi. Modifikasi keyakinan personal akan mengubah komitmen birokrasi maka kemudian birokrasi akan menentukan langkahnya sendiri tanpa di pengaruhi oleh negarawan atau tekanan luar negeri.

Sementara itu peran dari sifat dasar kepemimpinan lebih ditekankn pada tipe kepemimpinan. Kelompok kepemimpinan minimal dibentuk oleh 3 faktor yaitu : pengalamannya selama naik ke puncak, struktur dimana mereka memerintah, dan nilai-nilai masyarakat mereka. terdapat tiga tipe kepemimpinan yaitu : Tipe birokratik pragmatisme, tipe ideologis, dan tipe revolusioner karismatik. Dalam tipe birokratik pragmatisme, Pragmatisme yakin bahwa konteks suatu peristiwa akan selalu ada pemecahannya, sehingga cenderung menanti pembangunan. Suatu hal dapat siselesaikan karena seseorang tahu tentang cara menanganinya, bukan karena seseorang seharusnya tahu bagaimana cara mengatasinya. pragmatisme lebih menekankan pada aspek metode daripada penilaian. Sedangkan dalam tipe kepemimpinan ideologis,lebh ditekankan pada ideologi komunis. Ideologi ini dapat menyebabkan perpecahan didalam birokrasi dalam negara-negara komunis individu maupun diantara negara-negara komunis lainnya. Pemimpin komunis selalu yakin bahwa marxis leninisme merupakan kunci atas superioritas mereka di dunia. Inti ajaran marxis Leninisme adalah bahwa pandangan faktor-faktor obyektif seperti struktur sosial, proses ekonomi dan perjuangan kelas merupakan sesuatu yang dianggap lebih penting daripada keyakinan pribadi. Kombinasi antara kualitas pribadi dan struktur ideologis mempengaruhi hubungan antar negara komunis. Kecenderungan memperlakukan opini-opini yang berbeda sebagai manifestasi mistis membuat ketidakpastian yang dapat berubah menjadi perpecahan. Sedangkan tipe kepemimpinan revolusiner karismatik melihat ketidaktertarikan pada birokrasi pragmatis Barat  dan memandang ideologi tidaklah memuaskan. Tipe ini berasal dari tipe individual yang memimpin perjuangan kemerdekaan yang penuh dengan resiko dan penderitaan sehingga melahirkan komitmen yang luar biasa untuk sebuah visi sehingga dengan visi  tersebut mereka mampu mengatasi keadaan. Realitas bagi mereka adalah ketika memperjuangkan sesuatu untuk membawa perubahan. Bagi pemimpin karismatik, kemajuan ekonomi akan membatasi ambisinya. Kebijakan  luar negeri banyak digunakan pemimpin negara-negara baru untuk menghindar dari kesulitan internal dan sebagai alat meraih kohesi apapun bentuk sistem pemerintahannya.

Saran dan Kritik

Karya Henry Kissinger ini lebih ditekankan proses pembuatan kebijakan luar negeri yang menurut saya sangat pada masa pasca Perang Dunia II. Dia lebih menekankan peranan struktur domestik yang dilihat dari sudut pandang realis. Dia banyak mengesampingkan hal-hal yang bersifat proaktif, dia lebih mengedepankan kebijakan tersebut diambil sebagai tindakan reaktif dari persoalan kebijakan dalam negeri.

Dalam pendekatan yang diberikan oleh Henry Kissinger, Struktur domestik lebih dilihat sebagai sesuatu yang bersifat given. Selain itu pula, Penerapan teori yang diberikan oleh Kissinger labih banyak mengedepankan peran struktur domestik Barat yang tentunya belum tentu dilakukan oleh negara bagian Timur. Kissinger melupakan tentang proses struktur domestik di negara otoriter, karena Kissinger lebih menekankan pad struktur domestik Barat.

Kissinger melihat Barat sebagai negara yang banyak menyelesikan masalah. Dia tidak melihat bahwa permasalahan muncul dari aplikasi nilai-nilai barat di dalam suatu negara baru.

 

Dengan mengakarkan pada dua hal tersebut, maka analisis kebijakan luar negeri akan lebih mudah dipahami dan dimengerti.  Untuk itulah maka tulisan artikel Henry Kissinger ini dibuat, karena didalam artikel ini terdapat penjelasan yang lengkap mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam kebijakan luar negeri.  Di harapkan kita semua dapat menginterpretasikan persoalan kebijakan luar negeri yang ada pada saat ini dengan melihat faktor-faktor yang dijelaskan dalam tulisan Henry Kissinger ini.

Editor adalah mahasiswa Universitas Jember, Fakultas ISIP, Jurusan Hubungan Internasional. Saat ini editor banyak aktif sebagai penggerak diskusi kelompok mahasiwa Hubungan Internasional, Editor juga pada saat ini lebih memfokuskan sebagai pemerhati perkembangan Situbondo, selain itu editor juga aktif dalam kegiatan organisasi ekstra maupun Intra. Pada saat ini Editor juga aktif dalam organisasi ke-olahraga-an di Universitas Jember dan  sedang menjabat sebagai ketua umum Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas Cabang Olahraga Badminton (UKMO Badminton UNEJ)

Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Hubungan Internasional

Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Hubungan Internasional

Oleh : Anugrah Adi W

 

Konstruktivisme sering digambarkan sebagai jalan ketiga, middle ground. atau juga bridging antara positivism dan radikalisme epistimologi postmodernisme (Adler 1997:321-3 ; Checkel 1998:327). Ini dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap paradigma realism/neorealisme dan liberal institusionalisme yang mendominasi paradigm HI.

Secara umum konstruktivis mempunyai asumsi dasar bahwa manusia adalah mahluk individual yang dikonstruksikan melalui realitas sosial. Konstruksi atas manusia akan melahirkan paham intersubyektivitas. Hanya dalam proses interaksi sosial, manusia akan saling memahaminya. Dalam melihat hubungan antar sesama individu, nilai-nilai relasi tersebut bukanlah diberikan atau disodorkan oleh salah satu pihak, melainkan kesepakatan untuk berinteraksi itu perlu diciptakan di atas kesepakatan antar kedua belah pihak. Dalam proses ini, faktor identitas individu sangat penting dalam menjelaskan kepentingannya. Interaksi sosial antar individu akan menciptakan lingkungan atau realitas sosial yang diinginkan. Dengan kata lain, sesungguhnya realitas sosial merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari proses interaksi tersebut. Hakekat manusia menurut konsepsi konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak atau menerima sistem internasional, membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan, atau yang diinginkan berdasarkan peraturan, strukturasi dan verstehen dalam speech acts.

Menurut Onuf, konstruktivist berargumen bahwa ontology merupakan suatu kunci untuk melepaskan kebuntuan antara kepuasan positivist terhadap epistemology dan seluruh kesalahan postmodernis tentang pencarian metode[1]. Konstruktivisme menawarkan suatu ontology yang berbeda dari positivism atau idealism. Perspektif ini memahami dunia sebagai “becoming” daripada “being”.[2] Konstruktivisme juga mengasumsikan bahwa “language”  tidak hanya mewakili dunia sebagaimana adanya, akan tetapi mempunyai suatu fungsi konstitusif yang baik. Dengan demikian speech (kata) merupakan media dari konstruksi social[3] dan struktur-struktur material mendapatkan pemaknaan mereka hanya melalui interpretasi dari konteks social[4].

Konstruktivisme menerima bahwa dunia tidak hanya di-imagine-kan, bahwa “tidak semua statemen mempunyai nilai epistemic yang sama dan bahwa terdapat beberapa fondasi bagi knowledge[5]. Mereka percaya pada kemungkinan shared knowledge tentang dunia yang sekarang kita tinggal[6]. Menurut Ted Hopf, konstruktivisme menawarkan alternative pemahaman sejumlah tema-tema sentral di dalam teori hubungan internasional, termasuk : makna dari anarkhi dan keseimbangan kekuatan (balance of power), hubungan antara identitas negara dan kepentingan, suatu elaborasi tentang power, dan prospek bagi perubahan di dalam politik-politik dunia[7]. Hopf membedakan antara 2 tipe dari konstruktivisme yaitu konvensional dan kritis. Kedua perspektif membagi kepercayaan bahwa dunia social secara social dibangun dan pemaknaan kolektif atau intersubjektif memainkan suatu peran penting di dalam memahami dunia social. Konstruktivisme kritis merupakan postmodern dan berusaha untuk tidak membangun hubungan kekuasaan dari wacana, sedangkan konstruktivisme konvensional menerima epistemology dan metodologi dari teori-teori HI konvensiona, mengklaim bahwa ia tidak ingin menyimpang dari “normal science”.

Ada juga pemikir konstruktivis seperti seorang Kratochwil. Kratocwil mengklaim aturan dan norma dalam kehidupan sosial sangat berpengaruh dan harus secara radikal dikonseptualisasikan dengan benar. Konseptualisasi kedua faktor tersebut hanya dapat dilakukan melalui “media bahasa” yang melibatkan pemakaian atas konstruksi dan dihubungkannya dengan aturan dan norma. Konteks aturan dan norma tersebut menyediakan dasar-dasar intersubyektifitas, dan hal tersebut memungkinkan kita memahami politik sebagai pelibatan tindakan bermakna dan pertanyaan-pertanyaan norma. Tindakan politik dianggap sangat bermakna jika ditempatkan dalam konteks inersubyektifitas bersama dalam konteks. Konteks ini sebagai dasar dan dimediasi oleh aturan dan norma. Norma secara krusial sangat penting didiskusikan dalam tindakan politiknya. Norma dapat memberikan makna tindakan dan menyediakan terhadap orang dengan sebuah media yang memungkinkan kita dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Aturan-aturan seperti “speech acts” yang tergantung pada komunikasi yang baik. Fungsinya untuk meningkatkan harapan yang dialamatkan terhadapnya, karena norma tidak akan berdiri sendiri dalam konteksnya. Norma adalah aturan regulasi dan konstitusi dan kemudian tidak dapat direduksi atas pembentuknya. Kratochwil menyebutnya aturan “practice-type” dan “institution-type”.

Meskipun aturan-aturan dan norma mempengaruhi perilaku manusia secara fundamental, kedua-duanya tidak dapat mempengaruhinya. Maka proses pendalaman dan interpretasi perlu dilakukan dengan mencoba menjadikan berbagai  masalah sosial yang berlangsung dan menganalisanya bagaimana pertanyaan-pertanyaan mengenai klaim-klaim faliditas yang diputuskan lewat wacana.

Konstruktivisme ala Wendt

Alexander Wendt dalam teorinya mencoba menggambarkan banyak interaksionis simbolik dan sosiologi strukturasionis[8]. Dia sepakat bahwa struktur-struktur material itu penting akan tetapi hanya melalui ide-ide mereka mendapatkan makna social. menurut Wendt, eksistensi realitas konstruktivisme selalu bersifat subyektif tidak hanya pada konteks  materi melainkan juga dunia sosial. Di dalam dimensi hubungan-hubungan internasional Wendt membangun argumennya berlawanan terhadap model Kenneth Waltz. Wendt memusatkan perhatiannya pada Negara dan system Negara. Dalam pandangannya, structure bukan bagian eksis dari proses. Menurutnya “self-help dan politik-politik kekuasaan tidak mengikuti baik secara logis atau secara kausal dari anarki dan bahwa hari ini kita menemukan diri kita dalam suatu dunia yang self-help, itu semua dikarenakan proses bukan struktur”[9]. Menurut Wendt, orang berinteraksi dalam sistem hubungan internasional idealnya berdasarkan pada keyakinan terhadap nilai teori state-centric structural. Hubungan internasional dapat terjadi jika sebelumnya telah dikondisikan konstruksi secara sosial dengan mengabaikan dan menafikan fakta-fakta transhistoris seperti yang selalu dianut oleh paham realisme dan neorealisme selama ini. Sistem internasional dapat saja dibangun dalam bentuk yang anarkis dan mementingkan diri sendiri, namun konstruktivisme sangat menolak gagasan (neo)realisme jika penyelamatan diri sendiri (self-help) adalah satu-satunya cara yang harus ditempuh dalam mengakhiri konflik politik internasional. Penolakan Wendt atas model self-help tersebut disebabkan oleh, dengan meminjam teori interaksi simbolik, sebuah gagasan bagaimana sebenarnya “self-help” dan “politik kekuasaan”  secara sosial dikonstruksi dalam sebuah kondisi anarki. Klaim ini didasarkan atas dua prinsip konstruktivisme dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik. Pertama, orang-orang bertindak berdasarkan pada dasar makna atau pemahaman dimana obyek dan aktor-aktor lainnya adalah untuk kepentingan mereka. Kedua, makna tersebut tidak melekat dalam dunia secara obyektif melainkan terbangun dan dipahami dalam proses interaksi semata. Dalam konteks relasi muncul klaim bahwa konsepsi keamanan di dalam situasi anarki tidak mengharuskan suatu negara lebih mementingkan dirinya sendiri (to be self-interested). Menurut Wendt, perilaku dipengaruhi oleh intersubyektifitas daripada struktur materi. Hal tersebut berdasarkan pada kolektivitas makna yang melalui para aktor (agent) yang memperoleh identitas yang relatif stabil, pemahaman atas peranan khusus aktor dan harapan tentang diri. Identitas aktor menyediakan dasar-dasar kepentingannya yang kemudian didefinisikan dalam proses situasi (anarki) yang menjelaskannya. identitas seorang aktor tidak hanya dibangun dan ditegakkan dalam interaksi sosial dengan yang lainnya semata. Identitas tersebut secara sosial menentukan jenis lingkungan anarki atau keamanan yang manakah yang akan berlaku. Seharusnya menurut Wendt, perlu ada penekanan pada format identitas yang kolektif, dimana identitas tersebut secara kolektif tergantung pada bagaimana kepentingan itu didefinisikan. Berdasarkan atas masalah apa dan sejauh mana identitas sosial melibatkan sebuah identifikasi dengan kondisi akhir identitas lainnya. Penjelasan ini merupakan alasan utama mengapa dalam kondisi anarki tidak harus diakhiri dengan self-help dalam menyudahi konflik internasional .

Identitas kolektif menekankan tujuan positif dengan menjadikan yang lainnya juga sedemikian rupa sehingga mereka juga secara kognitif merupakan bagian dari diri tersebut dan kesejahteraan merupakan perhatiannya. Para aktor yang memiliki identitas kolektif menggambarkan kepentingan mereka  atas sebuah level agregasi yang lebih tinggi yang berdasarkan pada perasaan-perasaan atas solidaritas, komunitas dan loyalitas. Poin-poin tersebut tidak mengartikan bahwa identitas kepentingan sendiri (self-interested) akan ditempatkan kembali dalam satu kolektivitas melainkan kerjasama mungkin mengubah identitas aktor daripada struktur yang dihasilkan. Maka dalam pemahaman atas identitas, Wendt mengharuskan kita memfokuskan atas hubungan antara “apa yang dilakukan oleh para aktor” dan “siapakah mereka”. Identitas kepentingan pribadi terletak pada jantung sistem “self-help” dan perubahan identitas.

Dalam pandangan Wendt Konstruktivisme merupakan teori struktural sistem internasional yang klaim-klaim intinya sebagai berikut : (1) negara merupakan unit analisis prinsipil bagi teori politik internasional; (2) struktur utama dalam sistem negara lebih bersifat intersubyektif, daripada bersifat material; (3) identitas dan kepentingan negara lebih membangun struktur-struktur sosial tersebut, dari pada diserahkan secara eksogen pada sistem oleh sifat dasar manusia atau politik domestik.

Konsepsi konstruktivis Wendt tentang struktur sosial melihat bahwa struktur sosial memiliki tiga elemen utama yaitu: (1) pengetahuan bersama, (2) sumber daya material, dan (3) praktek. Struktur sosial dijelaskan dalam beberapa hal, oleh pemahaman, harapan atau pengetahuan bersama. Hal ini menciptakan aktor-aktor dalam suatu situasi dan sifat hubungan mereka, apakah kooperatif atau konfliktual, Dilema keamanan, sebagai contoh, adalah struktur sosial yang terdiri dari pemahaman intersubyektif di mana negara-negara sangat curiga dalam membuat asumsi-asumsi keadaan yang buruk tentang maksud masing-masing pihak, dan sebagai akibatnya menegaskan kepentingan mereka dalam hal menolong diri sendiri. Komunitas keamanan merupakan suatu struktur sosial yang berbeda, yang terdiri dari pengetahuan bersama di mana negara percaya satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tanpa perang. Ketergantungan struktur sosial pada pemikiran-pemikiran ini adalah hal di mana konstruktivisme memiliki pandangan idealis (atau ‘orang-pemikir’) struktur.

Secara singkat penyajian konstruktivisme bisa dijelaskan berdasarkan 3 aspek yaitu metodologi, ontology, dan empirisme[10]. Dalam aspek Metodologi, konstruktivisme focus terhadap :

·         Mempertanyakan secara kritis dari mana datangnya identitas dan kepentingan tersebut

·         Identitas dan kepentingan bukan realitas melainkan bentukan struktur dan teori.

·         Menekankan pentingnya kekuatan Ide

·         Menjadikan kekuatan ide sangat berperan penting dalam kehidupan sosial dalam menentukan pilihan di antara perimbangan keberagaman social

·         Institusi merupakan struktur sosial yang berfungsi untuk “sharing gagasan”

Sedangkan dalam aspek ontology, konstruktivisme focus pada :

·         Struktur dan intersubyektivitas

·         Tindakan memproduksi dan mereproduksi konsepsi identitas dalam ruang sosial dan waktu tertentu

·         Negara mentransformasikan kultur HI dalam konteks sistem keamanan kolektif (a collective security system)

Kamudian dalam hal empirisme, konstruktivisme focus terhadap :

·         Identitas dan kepentingan negara dikonstruksikan oleh sistem struktur

·         Kepentingan dan identitas negara selalu dikonstruksikan dalam sistem HI

 

 

 

Akhirnya suatu karya tentang pemikiran konstruktivis telah berhasil untuk diselesaikan eskipun saya harus meminjam beberapa pemikiran teman-teman saya, akhirnya saya hanya bisa menyampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang sudah banyak membantu penyelesaian tulisan ini. Semoga tulisan sederhana ini bisa bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan pandangan konstruktivis ini.

Penulis adalah mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional.

——————————————————————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] Onuf, Nicholas (2002) ‘Worlds of Our Making: The Strange Career of Constructivism in International Relations’, in D.J. Puchala, Visions of International Relations, South Carolina: University of South Carolina Press. Nicholas Onuf merupakan orang pertama yang memperkenalkan term constructivism di dalam Worlds of Our Making (1989), tetapi term tersebut di populerkan oleh Alexander Wendt di dalam artikel terkenalnya ‘Anarchy is What States Make of It’, International Organisation, 1992.

[2] Adler, Emanuel (2002) ‘Constructivism and International Relations’, in W. Carlsnaes, T. Risse and B.A. Simmons (eds), Handbook of International Relations, London: Sage Publications, pp. 95-118.

[3] Onuf, op.cit.

[4] Checkel, Jeffrey T. (1998) ‘The Constructivist Turn in International Relations Theory’, World Politics 50 (2), pp. 324-48..

[5] Adler, op.cit.

[6] Onuf, op.cit.

[7] Hopf, Ted (1998) ‘The Promise of Constructivism in International Relations Theory’,International Security 23 (1), pp. 171-200.

 

[8] Wendt, Alexander (1992) ‘Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of

Power Politics’, International Organization 46 (2), pp. 391-425.

[9] Wendt, Alexander (1999) Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge

University Press

[10] Wendt, Three Interpretation, dalam Social Theory of International Politics, hal. 33-37

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!